UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Sektor ini tidak hanya berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di berbagai daerah. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, keberadaan UMKM terbukti mampu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan rumah tangga, serta pemerataan aktivitas ekonomi.
Meski memiliki peran strategis, UMKM masih menghadapi berbagai kendala struktural. Keterbatasan modal usaha, rendahnya akses terhadap pembiayaan formal, hingga ketimpangan akses pasar menjadi persoalan yang terus membayangi keberlangsungan usaha pelaku UMKM. Kondisi tersebut mendorong perlunya intervensi pemerintah melalui berbagai instrumen kebijakan, salah satunya pemberian subsidi dan dukungan pembiayaan.
Dalam perspektif ekonomi makro konvensional, subsidi dipandang sebagai instrumen untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure), memperkuat daya saing usaha kecil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, kebijakan subsidi tidak hanya dinilai dari efektivitas ekonominya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah, seperti keadilan distributif, kemaslahatan publik, dan pemerataan kesejahteraan.
Prinsip-prinsip tersebut menjadi penting karena kebijakan ekonomi dalam Islam tidak sekadar mengejar pertumbuhan, melainkan juga memastikan distribusi manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan subsidi idealnya dirancang untuk memperkuat kelompok ekonomi lemah tanpa menimbulkan ketimpangan baru ataupun praktik yang bertentangan dengan syariat.
Kebijakan Penguatan UMKM Era Purbaya
Salah satu kebijakan yang menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir adalah penguatan pembiayaan UMKM pada era Purbaya Yudhi Sadewa melalui penyaluran likuiditas sebesar Rp200 triliun kepada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dana tersebut diarahkan untuk memperkuat pembiayaan UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Selain memperkuat akses permodalan, pemerintah juga mendorong inovasi fiskal dan digital melalui pemanfaatan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Kehadiran QRIS tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga memperluas inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang sebelumnya sulit menjangkau layanan keuangan formal.
Dari sudut pandang kebijakan publik, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem usaha yang lebih kompetitif dan modern. Digitalisasi transaksi melalui QRIS memungkinkan pelaku UMKM memiliki rekam jejak keuangan yang lebih baik sehingga memudahkan akses terhadap pembiayaan di masa mendatang.
Keadilan Ekonomi Islam dalam Kebijakan Subsidi
Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan penguatan UMKM tersebut melalui perspektif keadilan ekonomi Islam dan pemberdayaan umat. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan kebijakan kualitatif dengan kerangka normatif-empiris Islam. Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber yang mencakup dokumen kebijakan, literatur fikih ekonomi, serta data dampak kebijakan terhadap UMKM.
Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan penguatan pembiayaan UMKM melalui penyaluran likuiditas dan inovasi QRIS memiliki kesesuaian dengan prinsip al-‘adl atau keadilan distribusi. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan konsep maslahah ‘ammah, yaitu kemaslahatan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Dalam konteks ekonomi Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelompok usaha kecil memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi. Kebijakan yang membantu pelaku usaha memperoleh modal dan memperluas akses pasar dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi masyarakat yang lebih lemah.
Lebih jauh, kebijakan ini juga mencerminkan implementasi dua tujuan penting dalam Maqashid Syariah, yaitu hifdzh al-mal (perlindungan harta) dan hifdzh al-‘izzah (perlindungan martabat manusia). Melalui akses pembiayaan yang lebih mudah, pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa harus terjebak dalam praktik ekonomi yang merugikan.
QRIS sebagai Instrumen Hisbah Digital
Perkembangan teknologi finansial telah membuka ruang baru bagi penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam konteks ini, QRIS dapat dipandang sebagai bentuk hisbah digital, yaitu mekanisme pengawasan dan pengelolaan aktivitas ekonomi yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keteraturan transaksi.
Digitalisasi pembayaran membantu mengurangi transaksi informal yang sulit dipantau, sekaligus meningkatkan efisiensi ekonomi. Data transaksi yang tercatat secara elektronik juga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi pengembangan UMKM.
Di sisi lain, penggunaan QRIS mempercepat inklusi keuangan masyarakat. Pelaku usaha kecil yang sebelumnya belum terhubung dengan sistem perbankan kini dapat mengakses layanan keuangan secara lebih mudah. Kondisi ini memperluas peluang mereka untuk berkembang dan bersaing dalam ekonomi digital.
Tantangan Menuju Pembiayaan yang Sepenuhnya Syariah
Meski memiliki tujuan yang mulia dan manfaat yang luas, terdapat catatan kritis yang perlu diperhatikan. Mekanisme penyaluran KUR yang masih menggunakan skema bunga menimbulkan perdebatan dari perspektif ekonomi Islam.
Dalam fikih muamalah, unsur bunga yang identik dengan riba merupakan praktik yang dilarang. Karena itu, meskipun kebijakan penguatan UMKM ini memiliki orientasi keadilan dan pemberdayaan masyarakat, instrumen pembiayaannya belum sepenuhnya mencerminkan sistem keuangan Islam yang ideal.
Atas dasar tersebut, kebijakan ini lebih tepat dipandang sebagai partially sharia-aligned policy, yaitu kebijakan yang sebagian besar selaras dengan tujuan syariah, tetapi belum sepenuhnya berada dalam kerangka Islamic public finance framework yang utuh.
Ke depan, penguatan subsidi dan pembiayaan UMKM dapat diarahkan pada pengembangan skema yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil, mudharabah, musyarakah, maupun instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat produktif, wakaf produktif, dan dana sosial keagamaan lainnya. Langkah tersebut tidak hanya memperkuat sektor UMKM, tetapi juga menghadirkan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
References
- Al-Mawardi, A. H. A. (2000). Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: The laws of Islamic governance. (W. H. Wahba, Penerj.). Garnet Publishing.
- Asutay, M. (2007). A political economy approach to Islamic finance. International Journal of Social Economics, 34(11), 882-9, M. U. (2000). The future of economics: An Islamic perspective. Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of the Maqasid al-Shari’ah. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Daulay, R. (2016). Untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. MIQOT, XL (1), 44–65.
- Habibi, M., & Izzanour, T. A. (2025). Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam : Kerangka Kebijakan untuk Kestabilan dan Keadilan Ekonomi. 3(5), 357–364.
- Ibn Khaldun. (2005). Muqaddimah. (F. Rosenthal, Penerjemah). Princeton University Press.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2023, 18 Juni). Menko PMK: Gerakan UMKM, entaskan ketimpangan ekonomi.
- Lestarini, A. H. (2025, 15 September). Rincian dana Rp200 triliun yang disalurkan ke 5 bank Himbara. Metro TV News. https://www.metrotvnews.com/read/Ky6C1wvz-rincian-dana-rp200- triliun-yang-disalurkan-ke-5-bank-himbara
- Redaksi DDTCNews. (2025, October 15). Membangun pajak UMKM yang inklusif lewat jejak data QRIS. DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/komunitas/lomba/1814445/membangunpajak-umkm-yang-inklusif-lewat-jejak-data-qris
- Redaksi DDTCNews. (2025, November 4). Perpanjangan PPh Final UMKM Jadinya Gimana? PurbayaBilangHingga2029. DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1814942/perpanjangan-pph-final-umkm jadinyagimana-purbaya-bilang-hingga-2029Journal homepage: https://onlinejournal.unja.ac.id/JIEF/
