Fenomena #KaburAjaDulu menjadi perbincangan hangat di media sosial, khususnya di platform X sejak Februari 2025. Tagar ini merepresentasikan keinginan banyak anak muda produktif dan berpendidikan tinggi untuk mencari peluang kerja, pendidikan, serta kualitas hidup yang lebih baik di luar negeri.
Tren ini bukan sekadar tren sesaat, melainkan mencerminkan gelombang brain drain, di mana tenaga kerja terampil lebih memilih meninggalkan Indonesia akibat minimnya kesempatan, persyaratan kerja yang rumit, serta gaji yang dianggap tidak layak.
Menurut akun media sosial EkjaProject, fenomena ini berakar pada krisis kepercayaan dan ketidakpastian di dalam negeri. Banyak generasi muda mulai meragukan masa depan mereka di Indonesia. Dengan semakin luasnya diskusi terkait topik ini, muncul pertanyaan besar: apakah pemerintah mampu menciptakan ekosistem yang cukup kompetitif untuk mempertahankan talenta terbaiknya?
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat bahwa pada 5 Desember 2024, jumlah pekerja migran Indonesia mencapai 272.164 orang. Mayoritas dari mereka memilih tujuan utama seperti Hong Kong, Taiwan, dan Malaysia. Namun, tren terbaru menunjukkan peningkatan minat ke negara-negara seperti Jerman, Australia, dan Kanada, yang menawarkan kebijakan imigrasi lebih terbuka serta kesempatan kerja dengan gaji yang lebih kompetitif.
Fenomena #KaburAjaDulu bukan hanya sekadar keinginan untuk bekerja di luar negeri, tetapi juga bentuk ekspresi kekecewaan terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Banyak anak muda merasa sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, menghadapi mahalnya biaya pendidikan, serta mengalami ketidakpastian ekonomi. Gerakan ini menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera melakukan reformasi dalam sistem ekonomi dan politik agar lebih mendukung generasi muda.
Menanggapi fenomena ini, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meragukan nasionalisme anak muda yang memilih pergi ke luar negeri. Namun, pernyataan tersebut mendapat tanggapan keras dari seorang konten kreator yang bekerja di luar negeri. Ia menegaskan bahwa banyak pekerja migran justru ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka di Indonesia.
“Kami pergi bukan karena tidak cinta Indonesia, tetapi karena ingin menaikkan derajat keluarga. Kami juga menyumbang devisa negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun. Masihkah kami dianggap tidak nasionalis?” ujarnya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa nasionalisme tidak dapat diukur hanya dari keberadaan fisik seseorang di dalam negeri, tetapi juga dari kontribusi ekonomi dan sosial yang mereka berikan kepada Indonesia.
Salah satu faktor utama di balik fenomena ini adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Banyak anak muda berbakat tidak mendapatkan apresiasi dan kesempatan kerja yang layak di Indonesia. Sementara itu, sistem yang ada lebih menguntungkan kelompok elite. Hal ini memaksa mereka mencari peluang di luar negeri, di mana gaji lebih tinggi dan lingkungan kerja lebih mendukung.
Kebijakan pemerintah juga memperburuk situasi. Pemangkasan anggaran sebesar Rp306,69 triliun dalam APBN 2025, kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor semakin mempersempit akses anak muda terhadap pekerjaan dan pendidikan. Janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun masih menjadi tanda tanya besar.
Menteri Ketenagakerjaan mengakui bahwa pemerintah harus lebih serius dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas. Namun, dalam sebuah diskusi di Kompas TV, dosen dan peneliti SBM ITB, Muhammad Yoga Permana, menekankan bahwa banyak anak muda sebenarnya bersedia bekerja, tetapi lapangan kerja yang layak masih sangat terbatas.
Selain keterbatasan lapangan kerja, masih banyak hambatan lain yang dihadapi generasi muda. Seorang konten kreator di TikTok, @uni_lupi, menyoroti diskriminasi dalam proses rekrutmen, seperti batasan usia, warna kulit, dan tinggi badan yang tidak relevan dengan kompetensi seseorang. Ia menekankan perlunya reformasi dalam sistem rekrutmen agar lebih adil dan terbuka bagi semua kalangan.
Fenomena #KaburAjaDulu menunjukkan bahwa anak muda Indonesia bukan sekadar ingin meninggalkan negaranya, tetapi mencari kesempatan yang lebih baik. Jika pemerintah tidak segera bertindak, eksodus talenta ini bisa menjadi permanen, yang berpotensi melemahkan daya saing Indonesia di masa depan.
Pemerintah harus merespons dengan kebijakan konkret yang menjamin hak dasar masyarakat, seperti pekerjaan layak, pendidikan terjangkau, dan lingkungan yang sehat. Jika tidak, eksodus tenaga kerja berbakat ini bisa menjadi permanen, yang berpotensi melemahkan masa depan Indonesia. Untuk menangani dan mengatasi fenomena ini, diperlukan langkah strategis yang melibatkan pemerintah dan generasi muda.
Reformasi ketenagakerjaan harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu memperbaiki regulasi agar lebih fleksibel dan inklusif, termasuk menghapus persyaratan kerja yang diskriminatif, seperti batasan usia dan tinggi badan.
Selain itu, peningkatan upah minimum harus dilakukan agar lebih kompetitif dibanding negara tujuan migrasi tenaga kerja. Insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lokal dengan upah layak dan jaminan sosial yang baik juga perlu diterapkan.
Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menjadi kunci utama untuk menahan arus brain drain. Pemerintah harus menekan biaya pendidikan tinggi agar lebih terjangkau bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Kurikulum juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri agar lulusan siap kerja dan memiliki daya saing global. Program beasiswa berbasis kebutuhan industri dan sektor strategis nasional harus diperbanyak agar lebih banyak anak muda berbakat tetap bisa berkembang di dalam negeri.
Fenomena #KaburAjaDulu bukan sekadar tren media sosial, tetapi cerminan dari krisis kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang ketenagakerjaan, pendidikan, dan ekonomi. Jika tidak ada perbaikan sistematis, Indonesia akan terus kehilangan generasi mudanya yang memiliki potensi besar.
Pemerintah harus segera melakukan reformasi ketenagakerjaan agar lebih inklusif, meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, serta menciptakan kebijakan ekonomi yang mendukung investasi dan kewirausahaan. Sementara itu, generasi muda juga harus adaptif dengan meningkatkan keterampilan, membangun jaringan profesional, serta memanfaatkan teknologi untuk menciptakan peluang baru.
Dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, arus brain drain bisa ditekan, dan Indonesia dapat mempertahankan talenta terbaiknya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Jika langkah konkret tidak segera diambil, fenomena ini bisa menjadi permanen, mengancam daya saing dan perkembangan bangsa.
