Dalam diskusi mengenai etika kepolisian, terdapat satu asumsi yang kerap terlewatkan: perilaku aparat tidak hanya dibentuk oleh regulasi, pendidikan, dan pelatihan, tetapi juga oleh tingkat pengawasan sosial yang mereka hadapi setiap hari. Semakin banyak mata yang mengawasi, semakin besar pula dorongan bagi aparat untuk menjaga perilaku sesuai standar yang berlaku.
Di kawasan perkotaan yang padat penduduk, anggota kepolisian bekerja di bawah sorotan publik yang nyaris tidak pernah berhenti. Setiap tindakan berpotensi disaksikan warga, menjadi bahan perbincangan, direkam melalui telepon genggam, lalu menyebar luas melalui media sosial. Situasi tersebut menciptakan mekanisme pengawasan yang bekerja hampir tanpa henti.
Namun, bagaimana kondisi itu berlangsung di wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, seperti Kecamatan Jabon di Kabupaten Sidoarjo? Apakah standar etika profesi tetap terjaga ketika tekanan sosial dari masyarakat tidak sekuat di daerah yang lebih ramai?
Pertanyaan tersebut bukan sekadar kajian teoritis. Ia menyentuh salah satu perdebatan mendasar dalam etika profesi: apakah integritas merupakan kualitas yang sepenuhnya melekat dalam diri seseorang, ataukah ia turut dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat seseorang bekerja?
Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri telah menetapkan standar perilaku yang berlaku sama bagi seluruh anggota kepolisian, baik yang bertugas di kota metropolitan maupun di wilayah terpencil. Akan tetapi, keseragaman aturan tidak selalu diikuti oleh keseragaman kondisi sosial yang mendorong kepatuhan terhadap aturan tersebut. Dalam praktiknya, setiap wilayah memiliki karakter pengawasan publik yang berbeda.
Tekanan Publik sebagai Penjaga Etika Tak Tertulis
Dalam kajian sosiologi hukum dikenal konsep kontrol sosial informal, yaitu mekanisme pengawasan yang tumbuh secara alami melalui interaksi masyarakat, bukan melalui lembaga resmi negara. Kontrol sosial ini sering kali bekerja secara efektif karena bersumber dari relasi sosial sehari-hari.
Di lingkungan yang padat penduduk, kontrol sosial informal berjalan dengan kuat. Warga saling mengenal, informasi bergerak cepat, dan reputasi seseorang dapat terbentuk maupun runtuh dalam waktu singkat. Aparat kepolisian yang bekerja di tengah masyarakat seperti ini secara otomatis berada dalam pengawasan kolektif warga.
Pemikiran Satjipto Rahardjo relevan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Menurutnya, legitimasi moral aparat penegak hukum tidak hanya lahir dari kewenangan yang diberikan negara, melainkan juga dari kepercayaan publik yang dibangun melalui interaksi sehari-hari. Kepercayaan itu menjadi modal utama yang menentukan apakah kehadiran aparat diterima atau justru dipertanyakan oleh masyarakat.
Sebaliknya, di wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, pola kontrol sosial informal tidak selalu bekerja dengan intensitas yang sama. Bukan berarti kualitas etika aparat di wilayah tersebut lebih rendah. Namun, dorongan sosial yang secara alami mengingatkan dan mengawasi perilaku aparat cenderung tidak sekuat di daerah yang lebih ramai.
Kondisi inilah yang membuat proses internalisasi nilai menjadi sangat penting. Ketika pengawasan eksternal berkurang, standar etika harus bertumpu pada kesadaran pribadi aparat. Mereka dituntut menjaga profesionalisme bukan karena takut diketahui orang lain, melainkan karena memahami bahwa integritas merupakan bagian dari tanggung jawab profesinya.
Integritas yang Belum Diuji adalah Integritas yang Belum Terbukti
Pengamat kepolisian Anton Tabah pernah menegaskan bahwa profesionalisme aparat tidak diukur ketika situasi berjalan normal, melainkan ketika mereka menghadapi kondisi yang menguji komitmen etikanya.
Di wilayah perkotaan, tantangan terbesar sering datang dari tekanan publik yang tinggi. Aparat harus menghadapi kritik masyarakat, sorotan media, hingga kemungkinan viral di ruang digital. Setiap keputusan yang diambil dapat menjadi perhatian banyak pihak.
Sebaliknya, di wilayah yang minim tekanan publik, tantangannya justru berbeda. Aparat dihadapkan pada situasi ketika ruang pengawasan sosial lebih terbatas. Pelanggaran kecil berpotensi tidak diketahui banyak orang, sementara tindakan yang kurang sesuai prosedur mungkin tidak segera mendapat perhatian publik.
Di titik inilah makna integritas sesungguhnya diuji. Integritas bukan sekadar kemampuan berbuat benar ketika diawasi, tetapi juga kemampuan mempertahankan standar moral ketika kesempatan untuk menyimpang terbuka dan risiko diketahui relatif kecil.
Karena itu, pembahasan mengenai etika Polri di wilayah minim tekanan publik perlu ditempatkan sebagai refleksi institusional, bukan sebagai tuduhan terhadap aparat yang bertugas di daerah tertentu. Fokus utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa standar profesionalisme tetap terjaga dalam berbagai kondisi sosial yang berbeda.
Sistem pengawasan internal seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) memang dirancang untuk menutup celah yang tidak dapat dijangkau oleh pengawasan masyarakat. Namun, mekanisme internal juga memiliki keterbatasan, terutama ketika pengawas dan pihak yang diawasi berada dalam lingkungan kerja yang relatif kecil dan memiliki hubungan sosial yang dekat.
Solusi Bukan pada Individu, Melainkan pada Sistem
Menjawab tantangan tersebut tidak cukup dilakukan dengan mengandalkan kualitas personal aparat semata. Institusi yang kuat harus mampu menjaga standar etikanya tanpa bergantung pada siapa individu yang sedang bertugas.
Karena itu, penguatan sistem menjadi kebutuhan utama. Pengawasan eksternal melalui lembaga independen perlu diperkuat agar masyarakat memiliki saluran yang kredibel untuk menyampaikan pengaduan. Selain itu, keterbukaan data mengenai laporan masyarakat di tingkat polsek dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Pemberdayaan masyarakat juga memiliki peran penting. Warga tidak seharusnya diposisikan hanya sebagai objek pelayanan keamanan, tetapi juga sebagai mitra dalam menciptakan mekanisme pengawasan yang sehat.
Dalam konteks tersebut, model Bhabinkamtibmas sesungguhnya menyimpan potensi besar. Kehadiran polisi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat memungkinkan terbangunnya hubungan yang lebih dekat, lebih responsif, dan lebih dipercaya. Kedekatan itu dapat menjadi sumber kepercayaan publik, sekaligus menjadi mekanisme akuntabilitas yang efektif.
Meski demikian, kedekatan dengan masyarakat harus tetap dibarengi dengan profesionalisme. Relasi yang terlalu personal berisiko menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi objektivitas aparat dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penguatan etika profesi tetap menjadi fondasi utama.
Etika kepolisian tidak dapat diukur hanya dari bagaimana aparat bertindak ketika berada di bawah sorotan publik. Ukuran yang lebih mendasar adalah konsistensi perilaku ketika tidak ada perhatian yang tertuju kepada mereka. Di situlah kualitas integritas institusi benar-benar terlihat.
Karena alasan tersebut, pembangunan institusi kepolisian yang profesional harus berfokus pada penciptaan sistem yang mampu menjaga dan mereproduksi integritas secara berkelanjutan. Institusi yang sehat tidak bergantung pada keberuntungan menemukan individu-individu yang baik, tetapi memiliki mekanisme yang memastikan nilai-nilai profesionalisme tetap hidup di mana pun anggota Polri bertugas, baik di pusat keramaian maupun di wilayah yang jauh dari sorotan publik.
