Keselamatan transportasi publik merupakan fondasi utama dalam pelayanan masyarakat modern. Pada sektor perkeretaapian, aspek keselamatan tidak hanya bergantung pada kemampuan masinis atau kondisi fisik sarana kereta, melainkan juga ditentukan oleh kualitas sistem pengendalian perjalanan, teknologi persinyalan, manajemen risiko, hingga kesiapan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Karena itu, keselamatan seharusnya dipandang sebagai sistem yang saling terhubung, bukan sekadar tanggung jawab individu di lapangan.
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebenarnya telah menetapkan PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Regulasi tersebut menekankan pentingnya pengelolaan risiko, peningkatan kompetensi pekerja, evaluasi berkala, serta pembangunan budaya keselamatan dalam operasional transportasi publik. Namun, berbagai kecelakaan yang masih terjadi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif.
Tragedi tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Bekasi Timur pada 27 April 2026 menjadi contoh nyata bagaimana kegagalan sistem dapat berujung pada bencana besar. Kecelakaan yang menewaskan 16 orang itu bukan hanya dipicu oleh satu kesalahan tunggal, melainkan akumulasi persoalan teknis, operasional, dan koordinasi yang terjadi dalam waktu sangat singkat.
Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono, menyatakan bahwa “cukup singkat antara tabrakan 5181 dengan tabrakan Argo Bromo, 3 menit 43 detik.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem keselamatan yang ada belum mampu merespons kondisi darurat secara cepat dan terintegrasi. Dalam situasi lintas kereta yang padat, keterlambatan respons dalam hitungan menit bahkan detik dapat menentukan besar kecilnya dampak kecelakaan.
Sistem Persinyalan dan Prinsip Fail-Safe
Hasil investigasi KNKT memperlihatkan adanya persoalan serius pada sistem persinyalan dan pengendalian perjalanan kereta. Sinyal keberangkatan diketahui masih menunjukkan warna hijau meskipun jalur di depan sudah tidak aman akibat kecelakaan sebelumnya. Situasi itu memperlihatkan bahwa sistem belum memiliki mekanisme otomatis yang mampu menghentikan operasi ketika terdapat ancaman bahaya di lintasan.
Padahal, dalam sistem transportasi modern, prinsip fail-safe menjadi elemen mendasar. Prinsip ini memungkinkan sistem secara otomatis menghentikan operasi ketika terjadi gangguan, kegagalan teknis, atau potensi bahaya. Dengan kata lain, keselamatan tidak sepenuhnya dibebankan kepada manusia yang memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan di tengah tekanan situasi darurat.
Kelemahan sistem persinyalan tersebut memperlihatkan bahwa modernisasi teknologi perkeretaapian di Indonesia masih memerlukan perhatian serius. Jalur padat dengan frekuensi perjalanan tinggi seharusnya sudah didukung sistem pengamanan berlapis yang mampu mendeteksi potensi tabrakan secara real time.
Kesiapan SDM dan Risiko Human Error
Selain persoalan teknologi, tragedi Bekasi Timur juga menyoroti lemahnya kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi situasi darurat. Pengemudi taksi listrik yang mogok di perlintasan rel diketahui baru bekerja selama tiga hari. Pelatihan yang diterima dinilai belum cukup untuk memahami penanganan gangguan teknis kendaraan.
Soerjanto menjelaskan, “Pelatihan mencakup cara menghidupkan mobil, cara parkir, lampu indikator, knob transmisi, serta penggunaan sabuk pengaman, tidak ada edukasi mengenai teknis kendaraan atau penanganan sistem saat terjadinya error.” Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penguasaan teknologi kendaraan listrik masih terbatas pada aspek dasar dan administratif.
Fenomena ini menjadi alarm penting di tengah meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Perkembangan teknologi seharusnya diikuti peningkatan kualitas pelatihan bagi operator maupun pengguna. Tanpa pemahaman teknis yang memadai, risiko human error akan semakin besar, terutama ketika menghadapi kondisi tak terduga di lapangan.
Keselamatan transportasi tidak cukup hanya mengandalkan prosedur tertulis. Dibutuhkan simulasi berkala, pelatihan berbasis risiko, serta penguatan budaya keselamatan agar setiap individu mampu mengambil tindakan cepat dan tepat saat kondisi darurat terjadi.
Jalur Padat dan Tekanan Operasional
Kecelakaan di Bekasi Timur juga memperlihatkan kompleksitas pengelolaan jalur dengan sistem mixed traffic, yakni penggunaan lintasan yang sama oleh KRL dan kereta jarak jauh. Dalam kondisi seperti ini, gangguan kecil dapat berkembang menjadi masalah besar karena tingginya intensitas perjalanan kereta.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa KA Argo Bromo Anggrek melaju lebih cepat tiga menit dari jadwal dengan kecepatan mencapai 108 km/jam sebelum tabrakan terjadi. Informasi tersebut menunjukkan adanya tekanan operasional untuk menjaga ketepatan waktu perjalanan di tengah kepadatan lintas yang tinggi.
Persoalan ketepatan waktu memang penting dalam layanan transportasi publik. Namun, orientasi terhadap efisiensi tidak boleh mengorbankan aspek keselamatan. Sistem operasi kereta seharusnya dirancang dengan margin keamanan yang memadai sehingga perjalanan tetap aman meskipun terjadi gangguan di lintasan.
Karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan double-double track agar jalur KRL dan kereta jarak jauh dapat dipisahkan. Pemisahan lintasan akan mengurangi kepadatan, meminimalkan risiko keterlambatan berantai, sekaligus meningkatkan fleksibilitas pengendalian perjalanan kereta.
Reformasi Keselamatan yang Menyeluruh
Peristiwa Bekasi Timur memperlihatkan bahwa reformasi keselamatan perkeretaapian harus dilakukan secara menyeluruh. Modernisasi persinyalan digital, penggunaan Automatic Train Protection (ATP), hingga penerapan teknologi ETCS atau CBTC pada lintas padat perlu dipercepat agar sistem mampu mendeteksi dan menghentikan potensi bahaya secara otomatis.
Di sisi lain, mitigasi human error juga harus diperkuat melalui rekrutmen berbasis kompetensi, pelatihan teknis yang lebih komprehensif, serta evaluasi berkala terhadap kesiapan petugas lapangan. Keselamatan tidak dapat tercipta hanya melalui teknologi canggih apabila sumber daya manusia tidak memiliki kesiapan yang memadai.
Perbaikan perlintasan sebidang dan standar operasional prosedur keadaan darurat juga menjadi bagian penting dalam reformasi. Kerumunan warga setelah kecelakaan pertama di Bekasi Timur terbukti memperburuk situasi dan menghambat respons operasional. Koordinasi antara operator kereta, petugas lapangan, dan aparat keamanan perlu diperkuat agar penanganan darurat dapat berlangsung cepat, terukur, dan tidak menimbulkan risiko lanjutan.
Tragedi Bekasi Timur menjadi pengingat bahwa keselamatan perkeretaapian merupakan persoalan sistem secara menyeluruh. Lemahnya persinyalan, buruknya koordinasi operasional, kepadatan lintas, serta rendahnya kesiapan sumber daya manusia dapat berpadu menjadi bencana besar dalam waktu singkat. Reformasi keselamatan tidak cukup dilakukan setelah kecelakaan terjadi, tetapi harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan transportasi nasional agar masyarakat memperoleh layanan yang aman, andal, dan manusiawi.
