Setiap penghujung tahun, pengumuman kenaikan upah minimum selalu menjadi perhatian publik. Bagi banyak pekerja, kebijakan tersebut dipandang sebagai harapan baru untuk menghadapi kenaikan harga kebutuhan hidup. Pada akhir 2024, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Kebijakan itu disambut positif oleh sebagian pekerja karena dianggap sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kelompok berpenghasilan rendah.
Namun, kenaikan upah minimum tidak selalu berarti kehidupan pekerja otomatis menjadi lebih baik. Di balik angka 6,5 persen yang terdengar cukup besar, terdapat persoalan yang lebih mendasar: siapa yang benar-benar memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut? Apakah kenaikan itu mampu meningkatkan daya beli? Apakah seluruh pekerja ikut terlindungi? Dan apakah dunia usaha memiliki kemampuan yang sama untuk menanggung kenaikan biaya tenaga kerja?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena kebijakan upah minimum kerap dipahami secara sederhana. Kenaikan nominal gaji sering kali dianggap identik dengan peningkatan kesejahteraan. Padahal, realitas ekonomi tidak sesederhana itu. Jika harga pangan, biaya transportasi, tarif listrik, sewa tempat tinggal, serta kebutuhan pokok lainnya meningkat dalam waktu yang bersamaan, kenaikan gaji bisa kehilangan maknanya. Nominal pendapatan memang bertambah, tetapi kemampuan membeli barang dan jasa belum tentu ikut meningkat.
Dalam konteks tersebut, pemerintah mencoba memperbarui formula penghitungan upah minimum untuk 2026. Formula tersebut menggunakan unsur inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang kemudian dikalikan dengan koefisien alfa. Nilai alfa berada pada rentang 0,5 hingga 0,9 dan dapat ditentukan oleh masing-masing daerah berdasarkan kondisi ekonomi serta ketenagakerjaan setempat.
Secara konsep, formula baru itu terlihat lebih terukur. Pemerintah ingin menyeimbangkan kebutuhan pekerja untuk mempertahankan daya beli dengan kemampuan dunia usaha dalam membayar upah. Akan tetapi, persoalan muncul pada ruang penetapan nilai alfa yang cukup lebar. Rentang tersebut berpotensi menjadikan penentuan upah minimum sebagai arena negosiasi antara serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah.
Kondisi itu tidak selalu buruk karena dialog sosial memang diperlukan dalam kebijakan ketenagakerjaan. Namun, proses penetapan upah harus dibangun di atas data yang transparan. Nilai alfa seharusnya tidak ditentukan berdasarkan tekanan politik, kepentingan jangka pendek, atau kompromi tertutup. Pemerintah daerah perlu membuka dasar perhitungannya kepada publik, mulai dari tingkat inflasi lokal, produktivitas tenaga kerja, kondisi industri, hingga kemampuan bayar perusahaan di setiap sektor.
Masalah yang lebih besar justru terletak pada kelompok pekerja yang tidak tersentuh oleh kebijakan upah minimum. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada Februari 2025 sebanyak 59,4 persen pekerja Indonesia berada di sektor informal. Jumlahnya mencapai sekitar 86,58 juta orang. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh tenaga kerja Indonesia bekerja tanpa kepastian pendapatan bulanan, tanpa kontrak kerja yang jelas, tanpa jaminan sosial yang memadai, dan tanpa perlindungan langsung dari aturan upah minimum.
Kelompok ini mencakup pedagang kecil, buruh harian lepas, pekerja rumah tangga, pekerja keluarga tanpa upah, pengemudi ojek daring, pekerja sektor kuliner, hingga pelaku usaha mikro. Mereka tetap menghadapi kenaikan harga bahan pokok dan biaya hidup, tetapi tidak memperoleh kenaikan pendapatan yang diatur melalui kebijakan upah minimum.
Di sinilah muncul paradoks dalam perdebatan tahunan mengenai UMP. Pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja sering terlibat dalam pembahasan panjang mengenai persentase kenaikan upah bagi pekerja formal. Sementara itu, lebih dari separuh pekerja Indonesia justru berada di luar jangkauan kebijakan tersebut. Mereka tidak ikut menentukan angka, tidak menerima kenaikan secara otomatis, dan tidak memiliki posisi tawar yang kuat ketika biaya hidup meningkat.
BPS juga mencatat bahwa pertumbuhan pekerja informal banyak terjadi pada sektor perdagangan eceran dan kuliner, dengan perempuan sebagai salah satu kelompok yang cukup dominan. Fenomena ini perlu dibaca secara lebih serius. Banyak perempuan masuk ke sektor informal bukan semata-mata karena memilih fleksibilitas kerja, melainkan karena kesempatan kerja formal yang layak belum tersedia secara merata. Ketika lapangan kerja formal terbatas, sektor informal menjadi ruang bertahan hidup, meskipun tanpa perlindungan memadai.
Kenaikan UMP memang tetap penting sebagai instrumen perlindungan bagi pekerja formal. Upah minimum berfungsi sebagai batas bawah agar pekerja tidak menerima bayaran yang terlalu rendah. Kebijakan ini juga dapat menjaga daya beli masyarakat, yang pada akhirnya turut menggerakkan konsumsi domestik. Akan tetapi, efektivitasnya menjadi terbatas jika sebagian besar pekerja berada di luar sistem formal.
Persoalan lain muncul dari kondisi industri padat karya. Sektor tekstil, garmen, dan alas kaki merupakan contoh sektor yang paling sensitif terhadap kenaikan biaya tenaga kerja. Industri ini menyerap banyak pekerja, tetapi juga menghadapi persaingan ketat dari produk impor dan negara-negara dengan biaya produksi lebih rendah.
Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO berulang kali mengingatkan potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK apabila kenaikan upah tidak disertai kebijakan yang memperkuat daya saing industri. Kekhawatiran tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja. Perusahaan yang memiliki margin keuntungan tipis dapat mengalami tekanan berat ketika biaya bahan baku, energi, logistik, dan tenaga kerja meningkat secara bersamaan.
Bagi perusahaan besar dengan kondisi keuangan kuat, kenaikan upah mungkin masih dapat ditanggung. Industri otomotif, telekomunikasi, perbankan, atau perusahaan multinasional umumnya memiliki kapasitas lebih besar untuk melakukan penyesuaian. Namun, situasinya berbeda bagi industri tekstil dan manufaktur skala menengah yang sedang menghadapi penurunan permintaan, tekanan impor, serta tingginya biaya produksi.
Kenaikan upah dalam kondisi tertentu bahkan dapat berbalik menjadi bumerang bagi pekerja. Perusahaan yang tidak mampu menanggung beban biaya dapat mengurangi jumlah tenaga kerja, menunda perekrutan, mengalihkan produksi ke daerah lain, atau memindahkan investasi ke negara dengan ongkos tenaga kerja lebih murah. Risiko tersebut perlu diantisipasi melalui kebijakan yang lebih menyeluruh, bukan dengan menjadikan pekerja dan pengusaha sebagai dua pihak yang selalu berhadap-hadapan.
Perdebatan mengenai UMP sering kali berhenti pada pertanyaan sederhana: berapa persen kenaikan yang paling adil? Padahal, pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan sistem ketenagakerjaan yang mampu melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan industri. Jika pemerintah hanya fokus pada angka kenaikan setiap tahun, persoalan struktural di sektor tenaga kerja akan terus berulang.
Pemerintah perlu mendorong formalisasi tenaga kerja secara lebih serius. Langkah ini tidak cukup dilakukan melalui imbauan atau program administratif. Pelaku usaha mikro dan kecil harus diberikan insentif agar mampu berkembang menjadi usaha formal. Penyederhanaan perizinan, akses pembiayaan, pendampingan usaha, perlindungan sosial, serta pelatihan manajemen dapat menjadi bagian dari strategi tersebut.
Formalisasi tidak hanya penting bagi negara dalam memperluas basis pajak. Lebih dari itu, formalisasi membuka akses pekerja terhadap jaminan kesehatan, perlindungan kecelakaan kerja, kepastian pendapatan, serta hak-hak dasar ketenagakerjaan. Selama sebagian besar pekerja tetap berada di sektor informal, kebijakan kenaikan upah minimum hanya akan menyentuh sebagian kecil dari persoalan kesejahteraan.
Pemerintah juga perlu memberikan dukungan yang lebih konkret kepada industri padat karya. Insentif pajak, kemudahan akses pembiayaan, bantuan adopsi teknologi, perlindungan terhadap praktik perdagangan tidak sehat, serta perbaikan sistem logistik perlu menjadi agenda bersama. Kebijakan upah tidak dapat berdiri sendiri. Jika industri melemah, pekerja kehilangan pekerjaan. Jika pekerja kehilangan pekerjaan, daya beli masyarakat turun. Ketika daya beli turun, ekonomi domestik ikut terdampak.
Keterbukaan data juga menjadi syarat penting dalam penetapan upah minimum. Pemerintah daerah harus memiliki peta yang jelas mengenai produktivitas tenaga kerja, tingkat keuntungan industri, kebutuhan hidup layak, serta kemampuan perusahaan di setiap sektor. Data tersebut perlu menjadi dasar dialog antara pekerja dan pengusaha. Tanpa transparansi, penetapan nilai alfa dalam formula UMP berpotensi berubah menjadi kompromi politik yang jauh dari kebutuhan nyata di lapangan.
Kenaikan UMP sebesar 6,5 persen tetap layak dipandang sebagai langkah positif. Kebijakan itu menunjukkan bahwa negara tidak sepenuhnya menutup mata terhadap tekanan biaya hidup yang dihadapi pekerja. Namun, angka tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan.
Kesejahteraan pekerja tidak ditentukan oleh besarnya persentase kenaikan yang diumumkan di depan kamera. Kesejahteraan diukur dari kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh pekerjaan yang layak, mendapatkan perlindungan sosial, serta memiliki kepastian atas masa depan ekonominya.
Selama pekerja informal terus bertambah, industri padat karya masih tertekan, dan proses penetapan upah belum sepenuhnya transparan, kenaikan UMP akan tetap menjadi kabar baik yang manfaatnya belum merata. Pemerintah perlu menjadikan momentum kenaikan upah sebagai pintu masuk untuk membenahi struktur ketenagakerjaan secara lebih serius. Hanya dengan cara itu, kebijakan upah minimum dapat benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial, bukan sekadar agenda rutin yang ramai dibicarakan setiap akhir tahun.
