Kesenjangan ekonomi di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian mendalam. Fenomena ini terlihat nyata dari perbedaan mencolok antara daerah perkotaan dan pedesaan, hingga kesenjangan antara wilayah barat dan timur Indonesia.
Hal ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum merata, melainkan terkonsentrasi di daerah tertentu saja. Kondisi ini menjadi tantangan besar yang harus diatasi oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan utama.
Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan keadilan ekonomi. UUD 1945 Pasal 33 Ayat 4 menyatakan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan asas kebersamaan dan keadilan. Namun, kenyataannya, kesenjangan ekonomi masih menjadi masalah akut yang membutuhkan penanganan serius.
Beberapa faktor utama penyebab kesenjangan ekonomi di Indonesia meliputi akses pendidikan dan kesehatan yang tidak merata, ketimpangan infrastruktur antar daerah, serta peluang kerja yang terpusat di kota-kota besar. Situasi ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus tanpa kebijakan pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.
Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah perlu mengambil langkah konkret. Pertama, pembangunan infrastruktur harus merata. Jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya tidak boleh hanya terkonsentrasi di satu wilayah, melainkan harus menjangkau seluruh pelosok negeri. Infrastruktur yang baik akan membuka akses ekonomi bagi masyarakat di daerah terpencil.
Kedua, pendidikan berkualitas harus tersedia secara adil, termasuk bagi masyarakat di daerah terpencil. Program beasiswa, pembangunan sekolah yang memadai, dan peningkatan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas. Pendidikan yang merata akan memberikan peluang lebih besar bagi generasi muda untuk berkembang.
Ketiga, pemerintah perlu mendorong investasi ke daerah-daerah untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Dengan begitu, urbanisasi dapat dikurangi, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dapat terbentuk.
Keempat, program perlindungan sosial harus diperkuat dan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat. Bantuan modal usaha kecil dengan bunga rendah, misalnya, dapat mendorong UMKM tumbuh dan menciptakan lapangan kerja.
Baca Juga: Hutan Sehat, Manusia Kuat
Terakhir, reformasi sistem perpajakan perlu dilakukan. Pajak dari masyarakat berpenghasilan tinggi harus dioptimalkan, sementara masyarakat berpenghasilan rendah diberikan keringanan. Penggunaan dana pajak juga harus transparan dan difokuskan pada pengentasan kemiskinan.
Mengatasi kesenjangan ekonomi memang membutuhkan waktu dan kerja keras. Namun, dengan komitmen kuat, perencanaan yang matang, dan pengawasan yang konsisten, perubahan ke arah yang lebih baik sangat mungkin diwujudkan. Pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang berdampak jangka panjang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata, sehingga Indonesia menjadi negara yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.
Simak berita terbaru kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Krajan.id WhatsApp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029VaAD5sdDOQIbeQkBct03 Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
