Setiap memasuki musim liburan sekolah, harga tiket pesawat domestik hampir selalu menjadi perhatian masyarakat. Bagi sebagian keluarga, masa liburan memang identik dengan perjalanan wisata. Namun, tidak sedikit pula yang memanfaatkan periode tersebut untuk pulang kampung, mengunjungi orang tua, menghadiri acara keluarga, menjalankan urusan pekerjaan, hingga mendampingi anak mengikuti kegiatan pendidikan di luar daerah.
Meningkatnya kebutuhan perjalanan pada periode ini menyebabkan permintaan tiket pesawat melonjak. Kondisi tersebut membuat masyarakat semakin selektif dalam mencari harga terbaik. Di sisi lain, maskapai penerbangan juga menghadapi tekanan biaya operasional yang tidak mudah ditekan sehingga ruang untuk menurunkan harga tiket menjadi sangat terbatas.
Banyak masyarakat menganggap kenaikan harga tiket semata-mata merupakan kebijakan maskapai. Padahal, struktur biaya industri penerbangan jauh lebih kompleks. Di balik harga tiket yang dibayarkan penumpang terdapat berbagai komponen biaya yang sebagian besar dipengaruhi oleh faktor global dan berada di luar kendali maskapai.
Dua komponen terbesar dalam biaya operasional maskapai adalah avtur dan biaya sewa pesawat (leasing). Kedua komponen tersebut mendominasi struktur pengeluaran maskapai dan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi internasional.
Biaya avtur menyumbang sekitar 25 hingga 45 persen dari total biaya operasional. Nilainya sangat fluktuatif karena mengikuti perkembangan harga minyak dunia serta pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Sementara itu, biaya sewa pesawat menempati porsi sekitar 25 hingga 30 persen, bergantung pada model bisnis masing-masing maskapai. Ketika harga avtur meningkat atau nilai tukar rupiah melemah, beban operasional maskapai otomatis ikut bertambah sehingga berpengaruh terhadap harga tiket yang harus dibayar masyarakat.
Dinamika Industri Penerbangan di Tengah Gejolak Global
Memasuki pertengahan 2026, terdapat perkembangan yang cukup positif bagi industri penerbangan. PT Pertamina Patra Niaga mulai menurunkan harga avtur domestik sejak 1 Juni 2026. Penyesuaian harga tersebut berlaku di berbagai bandara di Indonesia dengan besaran penurunan sekitar 10 persen seiring tren pelemahan harga energi global.
Di Bandara Soekarno-Hatta, misalnya, harga avtur tercatat sebesar Rp24.697,47 per liter atau turun sekitar 10 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.839 per dolar Amerika Serikat.
Meski demikian, penurunan harga avtur belum otomatis diikuti penurunan harga tiket pesawat secara signifikan. Sebab, maskapai masih menghadapi tekanan biaya lain yang juga cukup besar. Pelemahan nilai tukar rupiah membuat biaya sewa pesawat, perawatan armada, pembelian suku cadang, hingga pembayaran premi asuransi yang mayoritas menggunakan dolar Amerika Serikat menjadi semakin mahal.
Karakteristik industri penerbangan memang membuat sektor ini sangat sensitif terhadap perubahan kurs mata uang. Sebagian besar pengeluaran dihitung dalam dolar Amerika Serikat, sedangkan pendapatan maskapai sebagian besar diperoleh dalam rupiah. Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan setiap pelemahan rupiah langsung meningkatkan biaya operasional.
Pada saat bersamaan, maskapai juga tidak memiliki keleluasaan untuk menaikkan harga tiket secara bebas. Pemerintah masih menetapkan batas tarif, sementara persaingan antar-maskapai tetap berlangsung ketat. Selain itu, kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih membuat ruang penyesuaian harga semakin terbatas.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa penentuan harga tiket pesawat tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor. Penurunan harga avtur memang memberikan ruang perbaikan, tetapi belum cukup untuk mengimbangi tekanan biaya operasional lainnya yang masih tinggi.
Insentif Pajak sebagai Instrumen Menjaga Daya Beli
Melihat kondisi tersebut, pemerintah memilih menggunakan instrumen fiskal sebagai salah satu solusi untuk membantu masyarakat. Kebijakan itu diwujudkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.
Kebijakan ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, menjaga daya beli masyarakat pada periode liburan sekolah. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas sektor transportasi.
Melalui peraturan tersebut, pemerintah menanggung 100 persen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, terdapat komponen PPN tertentu dalam harga tiket yang tidak lagi dibebankan kepada penumpang karena dibayar oleh pemerintah.
Bagi masyarakat, harga yang terlihat pada saat membeli tiket merupakan harga akhir. Padahal, harga tersebut terdiri atas berbagai komponen, seperti tarif dasar (base fare), fuel surcharge, iuran wajib, passenger service charge, PPN, serta berbagai biaya layanan tambahan.
Perlu dipahami bahwa fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah dalam PMK Nomor 43 Tahun 2026 tidak berlaku untuk seluruh komponen tiket. Insentif tersebut hanya diberikan atas PPN yang dikenakan pada tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge.
Apabila penumpang membeli layanan tambahan, seperti bagasi ekstra, pemilihan kursi, makanan dalam penerbangan, atau layanan lainnya, maka PPN atas layanan tersebut tetap dipungut sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Berlaku Terbatas agar Tepat Sasaran
Kebijakan fiskal ini juga dirancang dengan batas waktu yang jelas agar manfaatnya lebih terarah.
Berdasarkan PMK Nomor 43 Tahun 2026, fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah hanya diberikan untuk tiket yang dibeli sejak peraturan tersebut mulai berlaku hingga 5 Juli 2026. Adapun periode penerbangan yang memperoleh fasilitas dibatasi untuk penerbangan yang dilaksanakan mulai 24 Juni 2026 sampai dengan 5 Juli 2026.
Artinya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi secara bersamaan, yakni tanggal pembelian tiket dan tanggal keberangkatan penerbangan.
Sebagai ilustrasi, tiket yang dibeli pada 29 Juni 2026 untuk penerbangan tanggal 1 Juli 2026 memperoleh fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah karena kedua persyaratan terpenuhi.
Sebaliknya, apabila tiket dibeli pada 4 Juli 2026, tetapi jadwal penerbangannya baru dilaksanakan pada 7 Juli 2026, maka fasilitas tersebut tidak dapat diberikan karena tanggal penerbangannya berada di luar periode yang telah ditetapkan.
Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memastikan insentif benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode liburan sekolah, bukan untuk seluruh transaksi penerbangan sepanjang tahun.
Insentif Tidak Menghapus Kewajiban Administrasi Pajak
Walaupun pemerintah menanggung PPN, kebijakan ini tidak menghapus kewajiban administrasi perpajakan bagi badan usaha angkutan udara.
Maskapai yang berstatus Pengusaha Kena Pajak tetap wajib menerbitkan Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak. Selain itu, maskapai tetap berkewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Untuk setiap transaksi yang memperoleh fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah, badan usaha angkutan udara juga diwajibkan menyusun daftar rincian transaksi. Data yang harus dicantumkan meliputi identitas badan usaha beserta NPWP, bulan penerbitan tiket, booking reference, bandara keberangkatan dan tujuan, tanggal pembelian, tanggal penerbangan, dasar pengenaan pajak berupa base fare dan fuel surcharge, serta besaran PPN yang ditanggung pemerintah.
Seluruh daftar transaksi tersebut wajib disampaikan secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak paling lambat pada 30 September 2026.
Persyaratan administrasi tersebut menunjukkan bahwa pemberian insentif fiskal tetap dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dan pengawasan. Pemerintah tidak hanya memberikan stimulus kepada masyarakat, tetapi juga memastikan setiap fasilitas yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi.
Kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah pada tiket pesawat kelas ekonomi menjadi contoh bagaimana instrumen perpajakan dapat digunakan secara fleksibel untuk merespons kondisi ekonomi. Ketika tekanan biaya operasional maskapai masih tinggi dan kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan perlu dijaga, insentif pajak menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan manfaat langsung tanpa mengubah mekanisme pasar secara keseluruhan.
Walaupun sifatnya sementara dan hanya berlaku pada periode tertentu, kebijakan ini memberikan sinyal bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan, peningkatan mobilitas masyarakat, dan perlindungan terhadap daya beli. Bagi masyarakat yang memahami ketentuan serta periode berlakunya fasilitas tersebut, insentif ini dapat menjadi kesempatan untuk memperoleh biaya perjalanan udara yang lebih terjangkau selama masa liburan sekolah.
*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.
Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
