Pertanyaan mengenai siapa yang mengawasi aparat penegak hukum kerap muncul di tengah masyarakat. Ketika seorang polisi melakukan pelanggaran atau bertindak di luar kewenangannya, publik sering bertanya: kepada siapa pertanggungjawaban itu diberikan? Pertanyaan tersebut bukan sekadar bentuk kecurigaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, melainkan bagian dari kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam negara hukum.
Di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), fungsi pengawasan internal dijalankan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan atau lebih dikenal sebagai Propam. Unit ini memiliki tugas penting untuk memastikan setiap anggota Polri menjalankan tugas sesuai aturan, kode etik, dan nilai profesionalisme yang berlaku.
Keberadaan Propam menjadi salah satu instrumen utama untuk menjaga marwah institusi kepolisian. Namun, seberapa efektif mekanisme tersebut berjalan? Dan sejauh mana masyarakat dapat berperan dalam proses pengawasan itu?
Kode Etik: Fondasi Profesionalisme Kepolisian
Setiap anggota Polri terikat oleh Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP) yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Kode etik ini tidak hanya berisi daftar larangan dan kewajiban, melainkan juga menjadi pedoman moral yang mengarahkan perilaku anggota kepolisian, baik saat menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Propam, kode etik dibentuk untuk menjaga dua hal sekaligus: melindungi masyarakat dan menjaga kehormatan institusi. Dalam konteks pelayanan publik, polisi tidak hanya dituntut mampu menegakkan hukum, tetapi juga menunjukkan sikap yang mencerminkan integritas dan profesionalisme.
Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi Polri. Tanpa kepercayaan tersebut, efektivitas penegakan hukum akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Karena itu, kode etik tidak boleh dipandang sebagai dokumen administratif semata, melainkan sebagai standar perilaku yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
Tantangan Penegakan Etika di Lapangan
Menerapkan prinsip-prinsip etik dalam praktik sehari-hari tentu tidak sesederhana yang tertulis dalam regulasi. Polisi bekerja di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang, karakter, dan respons yang beragam terhadap hukum.
Dalam banyak situasi, petugas harus menghadapi warga yang kooperatif. Namun, tidak jarang mereka juga berhadapan dengan individu yang emosional, menolak aturan, atau bersikap konfrontatif. Kondisi seperti ini menuntut kemampuan komunikasi dan pengendalian diri yang tinggi.
Narasumber dari Propam menjelaskan bahwa pendekatan persuasif menjadi pilihan utama dalam menangani pelanggaran ringan. Sebagai contoh, terhadap pengendara yang tidak menggunakan helm, petugas diharapkan mengedepankan edukasi dan komunikasi sebelum menerapkan tindakan hukum yang lebih tegas.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak selalu identik dengan hukuman. Dalam banyak kasus, upaya membangun kesadaran hukum justru menjadi langkah yang lebih efektif untuk menciptakan kepatuhan masyarakat.
Mengapa Masih Ada Polisi yang Melanggar?
Di tengah keberadaan kode etik dan sistem pengawasan internal, masyarakat masih sering menyaksikan kasus pelanggaran yang melibatkan anggota kepolisian. Mulai dari penyalahgunaan wewenang, tindak kekerasan, penyalahgunaan narkoba, pelecehan, hingga tindak pidana berat lainnya.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yang wajar: mengapa pelanggaran tetap terjadi?
Menurut narasumber, terdapat berbagai faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan pelanggaran. Faktor ekonomi, lingkungan pergaulan, tekanan pekerjaan, hingga lemahnya integritas pribadi menjadi beberapa penyebab yang sering ditemukan.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa seragam dan jabatan tidak secara otomatis membuat seseorang kebal terhadap godaan maupun kesalahan. Polisi tetaplah manusia yang memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran.
Meski demikian, terdapat konsekuensi yang lebih berat bagi anggota kepolisian yang melanggar hukum. Selain menghadapi proses pidana sebagaimana warga negara lainnya, mereka juga harus menjalani pemeriksaan etik dan disiplin internal.
Prinsip yang digunakan cukup jelas. Mereka yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum harus mempertanggungjawabkan pelanggaran secara lebih serius dibandingkan masyarakat umum. Semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul.
Mekanisme Penindakan di Lingkungan Polri
Ketika terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri, Propam akan melakukan serangkaian proses pemeriksaan. Tahapan tersebut meliputi pengumpulan informasi, pemeriksaan saksi, analisis alat bukti, pemaparan hasil pemeriksaan, hingga pelaksanaan sidang.
Proses tersebut tidak dilakukan secara sembarangan karena setiap keputusan harus didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sidang dipimpin oleh Ankum atau atasan yang berhak menghukum. Dalam praktiknya, terdapat dua kategori utama pelanggaran, yaitu pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik.
Pelanggaran disiplin umumnya berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap aturan kedinasan. Sementara itu, pelanggaran etik memiliki konsekuensi yang lebih serius dan dalam kondisi tertentu dapat berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi kepolisian.
Meskipun proses sidang internal tidak terbuka untuk umum, hasil keputusan dapat disampaikan kepada publik melalui berbagai saluran, termasuk media massa. Keterbukaan ini menjadi bagian penting dalam membangun akuntabilitas dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Peran Masyarakat dalam Pengawasan
Pengawasan terhadap aparat kepolisian tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada Propam. Dengan jumlah anggota yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam memastikan sistem pengawasan berjalan efektif.
Narasumber menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Laporan tersebut dapat disampaikan melalui Polsek, Polres, maupun mekanisme pengaduan yang telah disediakan oleh kepolisian.
Partisipasi publik bukanlah bentuk permusuhan terhadap aparat. Sebaliknya, hal tersebut merupakan kontribusi nyata dalam menciptakan institusi kepolisian yang lebih profesional dan terpercaya.
Bagi mahasiswa dan generasi muda, peran tersebut dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Kepatuhan terhadap aturan di lingkungan rumah, kampus, maupun ruang publik merupakan bentuk pendidikan hukum yang paling mendasar.
Dalam konteks kehidupan demokrasi, termasuk saat menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi, masyarakat juga dituntut untuk tetap kritis dan rasional. Kemampuan memilah informasi serta memahami substansi persoalan menjadi bekal penting agar partisipasi publik tidak mudah dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu.
Membangun Kepolisian yang Akuntabel
Keberadaan Propam menunjukkan bahwa Polri memiliki mekanisme internal untuk mengawasi dan menindak anggotanya sendiri. Kode etik yang jelas, prosedur pemeriksaan yang terstruktur, serta kewenangan penindakan yang dimiliki menjadi fondasi penting dalam menjaga profesionalisme institusi.
Meski demikian, kekuatan sebuah sistem tidak hanya ditentukan oleh aturan yang tertulis. Integritas individu yang menjalankan sistem tersebut tetap menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilannya.
Kepolisian yang profesional lahir dari keberanian menegakkan aturan secara konsisten, termasuk ketika pelanggaran dilakukan oleh rekan sendiri. Pada saat yang sama, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pengawasan melalui sikap kritis, objektif, dan berlandaskan fakta.
Pertanyaan mengenai siapa yang mengawasi pengawas sebenarnya memiliki jawaban yang cukup sederhana. Propam menjalankan fungsi pengawasan dari dalam institusi, sementara masyarakat menjadi pengawas dari luar. Ketika keduanya berjalan beriringan, ruang bagi penyalahgunaan kewenangan dapat dipersempit dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dapat terus diperkuat.
