Pendidikan selalu menjadi sektor yang dinamis karena terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan berbagai pembaruan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Salah satu kebijakan terbaru yang memunculkan perhatian luas adalah penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai bagian dari sistem evaluasi pendidikan dan seleksi menuju perguruan tinggi.
TKA merupakan asesmen berstandar nasional yang diperkenalkan pada Agustus 2025 untuk mengukur capaian akademik peserta didik. Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), hasil TKA direncanakan menjadi salah satu syarat dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Kehadiran instrumen ini menambah komponen penilaian yang sebelumnya lebih banyak bertumpu pada nilai rapor, indeks sekolah, rekam jejak alumni, serta prestasi akademik maupun non-akademik.
Kemunculan TKA segera memunculkan perdebatan di berbagai kalangan. Sebagian pihak menyambut baik kebijakan tersebut karena dianggap mampu menciptakan sistem seleksi yang lebih objektif. Di sisi lain, tidak sedikit siswa, orang tua, maupun pemerhati pendidikan yang menilai TKA berpotensi menambah tekanan baru bagi peserta didik yang sedang mempersiapkan diri memasuki perguruan tinggi negeri.
Dari sudut pandang pendukung kebijakan, TKA dinilai dapat menjadi alat ukur yang lebih adil dibandingkan sistem yang hanya mengandalkan nilai rapor. Selama ini muncul berbagai kritik terkait adanya praktik inflasi nilai di sejumlah sekolah. Beberapa sekolah ditengarai memberikan nilai yang terlalu tinggi demi meningkatkan indeks sekolah dan memperbesar peluang siswanya diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi.
Dalam kondisi tersebut, TKA dipandang sebagai instrumen yang mampu menyetarakan standar penilaian antarwilayah dan antarsekolah. Melalui tes yang sama untuk seluruh peserta, kemampuan akademik siswa dapat diukur menggunakan parameter yang lebih seragam. Hal ini dinilai dapat mengurangi kesenjangan yang muncul akibat perbedaan standar penilaian di masing-masing sekolah.
Keunggulan lain yang sering disampaikan pendukung TKA adalah fleksibilitas dalam pemilihan mata pelajaran yang diujikan. Siswa diberi kesempatan memilih mata pelajaran pendukung sesuai minat dan program studi yang ingin dituju. Pendekatan ini dianggap lebih relevan dibandingkan sistem yang memaksa seluruh peserta mengikuti ujian dengan komposisi mata pelajaran yang sama.
Meski memiliki tujuan yang baik, implementasi TKA juga menghadapi sejumlah persoalan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu kritik utama berkaitan dengan waktu persiapan yang dinilai terlalu singkat. Banyak siswa mengaku hanya memiliki waktu sekitar tiga bulan sejak pengumuman kebijakan tersebut hingga pelaksanaan ujian. Rentang waktu yang terbatas membuat sebagian peserta merasa belum memiliki kesempatan cukup untuk beradaptasi dengan format dan materi yang akan diujikan.
Persoalan lain muncul dari hubungan antara TKA dan Kurikulum Merdeka. Selama ini Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang lebih fleksibel, penguatan karakter, proyek kolaboratif, serta pengembangan potensi siswa secara menyeluruh. Pendekatan tersebut berusaha mengurangi dominasi penilaian yang hanya berfokus pada angka akademik.
Sebaliknya, TKA dipersepsikan oleh sebagian siswa sebagai instrumen yang kembali menempatkan capaian akademik sebagai faktor utama dalam menentukan masa depan pendidikan mereka. Kekhawatiran ini muncul karena kemampuan non-akademik, kreativitas, kepemimpinan, maupun pengalaman organisasi dianggap tidak memperoleh ruang yang setara dalam proses pengukuran tersebut.
Selain aspek kurikulum, persoalan pemerataan fasilitas pendidikan juga menjadi tantangan serius. Indonesia masih menghadapi kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah yang memiliki keterbatasan sarana. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas belajar yang memadai, akses internet yang baik, maupun sumber informasi yang sama.
Perbedaan akses terhadap bimbingan belajar, les privat, bahan ajar tambahan, dan teknologi pendukung pembelajaran turut memengaruhi kesiapan siswa dalam menghadapi TKA. Dalam kondisi demikian, standar ujian yang sama belum tentu menghasilkan kesempatan yang benar-benar setara bagi seluruh peserta didik. Siswa yang berasal dari daerah dengan fasilitas terbatas berpotensi menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan mereka yang berada di lingkungan pendidikan yang lebih maju.
Kebijakan pendidikan yang berubah dalam waktu relatif cepat juga dapat menimbulkan dampak psikologis bagi peserta didik. Siswa kelas akhir SMA saat ini tidak hanya mempersiapkan diri menghadapi TKA, tetapi juga harus mempertimbangkan jalur SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) dan berbagai alternatif seleksi lainnya.
Beban akademik yang meningkat sering kali memaksa siswa belajar lebih lama di luar jam sekolah. Tekanan untuk memperoleh nilai tinggi, persaingan yang ketat, serta ketidakpastian sistem seleksi berpotensi memicu kelelahan mental atau burnout. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, tujuan meningkatkan kualitas pendidikan justru dapat berhadapan dengan masalah kesejahteraan psikologis peserta didik.
Karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan TKA perlu dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah tidak hanya perlu memastikan kualitas instrumen tes, tetapi juga menjamin kesiapan ekosistem pendidikan yang mendukung pelaksanaannya. Pemerataan fasilitas sekolah, sosialisasi yang lebih intensif, penyediaan contoh soal yang memadai, serta pemberian waktu adaptasi yang cukup menjadi langkah penting agar kebijakan ini dapat diterima secara lebih luas.
TKA sejatinya memiliki potensi untuk memperkuat objektivitas dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Namun, tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila seluruh siswa memiliki kesempatan yang relatif setara untuk mempersiapkan diri. Sebab, ukuran keadilan dalam pendidikan tidak hanya ditentukan oleh standar ujian yang sama, melainkan juga oleh kemampuan negara menghadirkan akses dan dukungan yang setara bagi seluruh peserta didik. Ketika aspek tersebut terpenuhi, TKA dapat menjadi instrumen yang memperkuat kualitas seleksi nasional, bukan sekadar tambahan beban yang harus ditanggung siswa.
