Ketahanan pangan adalah isu vital yang tak boleh diremehkan, terutama di tengah era globalisasi. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki modal besar dalam mewujudkan ketahanan pangan, mulai dari lahan yang luas, iklim yang mendukung, hingga keanekaragaman hayati yang melimpah.
Ironisnya, potensi besar ini belum mampu menjamin keberlanjutan pangan nasional. Masalahnya tidak hanya soal produksi, tetapi juga aspek ekonomi yang membelit para petani dan konsumen. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan: siapa yang harus bertanggung jawab?
Di tingkat produsen, petani kecil menjadi pihak yang paling rentan. Meski bekerja keras mengolah lahan, hasil jerih payah mereka seringkali tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima. Hal ini berakar pada sistem ekonomi pangan yang kurang berpihak.
Para petani kerap dihadapkan pada tingginya biaya produksi, mulai dari bibit, pupuk, hingga alat pertanian. Karena keterbatasan modal, banyak dari mereka terpaksa meminjam dana dengan bunga tinggi. Ketika panen tiba, harga jual hasil tani justru sering anjlok akibat mekanisme pasar yang tidak adil.
Selain itu, rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien memperburuk situasi. Tengkulak memainkan peran dominan dengan membeli hasil panen petani di harga rendah dan menjualnya mahal kepada konsumen.
Ketika harga pangan melonjak di pasar, petani jarang menikmati keuntungan tersebut. Sebaliknya, mereka tetap berada di bawah tekanan ekonomi. Jika terjadi gagal panen, beban kerugian sepenuhnya ditanggung petani tanpa perlindungan memadai.
Dari sisi konsumen, ketidakstabilan harga pangan menjadi ancaman serius, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kenaikan harga bahan pokok mengurangi daya beli dan mempersempit akses terhadap pangan berkualitas. Ketergantungan Indonesia pada impor pangan seperti gandum dan kedelai juga menambah kerentanan. Fluktuasi nilai tukar rupiah sering kali menyebabkan harga pangan impor naik, yang akhirnya membebani masyarakat.
Pertanyaan “siapa yang bersalah?” tidak memiliki jawaban tunggal. Situasi ini adalah hasil dari kegagalan sistemik yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar, baik dalam melindungi petani maupun memastikan stabilitas harga bagi konsumen.
Namun, solusi tidak cukup hanya bergantung pada kebijakan. Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai aspek, termasuk pemberdayaan petani dan inovasi teknologi.
Baca Juga: Aspek Ekonomi dalam Ketahanan Pangan: Tantangan dan Solusi
Pemerintah perlu merancang kebijakan yang pro-petani. Penetapan harga dasar yang menguntungkan petani adalah salah satu langkah strategis. Rantai distribusi juga harus diperpendek agar petani dapat menjual hasil panennya dengan harga wajar.
Penghapusan praktik mafia pangan, yang sering memanipulasi harga, menjadi agenda mendesak. Selain itu, pemberdayaan melalui koperasi pertanian, penyediaan asuransi gagal panen, dan akses kredit yang lebih mudah sangat diperlukan.
Inovasi teknologi juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi inefisiensi dalam sektor pertanian. Penggunaan teknologi tepat guna mampu menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan hasil panen. Platform digital dapat membantu memotong rantai distribusi, mempertemukan petani langsung dengan konsumen, sehingga harga menjadi lebih kompetitif bagi kedua belah pihak.
Edukasi finansial bagi petani juga tak kalah penting. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen keuangan dan diversifikasi pendapatan, petani dapat mengelola ekonomi mereka secara lebih stabil dan berkelanjutan.
Baca Juga: Kebiasaan Gen Z Menormalisasikan Terlambat: Budaya yang Perlu Direfleksikan
Pada akhirnya, ketahanan pangan adalah tentang menciptakan keseimbangan. Keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi masyarakat, antara kemandirian pangan dan efisiensi ekonomi, serta antara keuntungan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan pengelolaan yang tepat, aspek ekonomi tidak lagi menjadi penghalang, melainkan pendorong utama menuju ketahanan pangan yang kuat.
Ketahanan pangan bukan hanya urusan pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak untuk menciptakan sistem pangan yang adil, berkelanjutan, dan merata. Petani harus diberdayakan, konsumen harus diberi akses terhadap harga yang wajar, dan sistem ekonomi harus didesain ulang demi kepentingan semua pihak. Dengan langkah yang tepat, Indonesia dapat mewujudkan potensi besarnya sebagai negara agraris yang tangguh di tengah tantangan global.
Simak berita terbaru kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Krajan.id WhatsApp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029VaAD5sdDOQIbeQkBct03 Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
