Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih usaha penggilingan padi dari tangan pengusaha yang dianggap bandel telah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya untuk menekan dominasi mafia beras dan memastikan ketersediaan pangan yang lebih stabil bagi rakyat. Namun, pertanyaannya: apakah ini benar-benar solusi terbaik, atau justru menciptakan tantangan baru yang lebih kompleks?
Negara Turun Tangan
Selama bertahun-tahun, sektor penggilingan padi di Indonesia dikuasai oleh sekelompok pengusaha besar yang memiliki kontrol signifikan terhadap distribusi beras di pasar. Akibatnya, harga beras sering kali menjadi tidak stabil, dan petani kecil kerap menjadi korban dari permainan harga yang tidak adil. Keadaan ini diperburuk oleh praktik kartel yang menguntungkan segelintir pihak tetapi merugikan konsumen dan petani.
Dengan masuknya negara dalam sektor ini, pemerintah berharap dapat memutus rantai mafia beras yang selama ini menjadi momok dalam sistem pangan nasional. Campur tangan negara dalam industri strategis bukanlah hal baru.
Banyak negara lain telah menerapkan kebijakan serupa untuk memastikan ketersediaan pangan dengan harga yang wajar. Namun, apakah langkah ini benar-benar akan memperbaiki keadaan, atau justru menimbulkan permasalahan baru?
Pengusaha swasta dikenal karena fleksibilitas dan efisiensinya dalam mengelola bisnis. Ketika sektor ini diambil alih oleh pemerintah, ada kekhawatiran bahwa birokrasi yang lamban dan inefisien justru akan menghambat distribusi dan produksi. Apakah pemerintah siap mengelola industri ini tanpa mengulangi kegagalan dalam sektor-sektor lain yang dinasionalisasi sebelumnya?
Jika pengambilalihan ini dilakukan tanpa regulasi yang jelas, investor di sektor pertanian bisa kehilangan kepercayaan. Dunia usaha akan melihat ini sebagai bentuk intervensi yang berlebihan, yang dapat membuat sektor pangan semakin tidak menarik bagi investor baru. Hal ini tentu berpotensi menurunkan daya saing industri pertanian Indonesia.
Monopoli Baru
Salah satu alasan utama nasionalisasi ini adalah untuk menekan dominasi kelompok tertentu. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin negara justru menjadi pemain tunggal dalam industri penggilingan padi. Hal ini bisa menciptakan monopoli baru yang sama berbahayanya dengan kartel swasta.
Jika kebijakan ini diterapkan secara tergesa-gesa tanpa kajian mendalam, dampaknya bisa berbalik merugikan petani dan konsumen. Petani mungkin tidak mendapatkan harga yang lebih baik untuk hasil panennya, sementara konsumen juga bisa mengalami kenaikan harga jika efisiensi distribusi menurun.
Jika pemerintah benar-benar ingin mengambil alih sektor penggilingan padi, perlu ada dasar hukum yang kuat. Apakah kebijakan ini akan berjalan sesuai dengan Undang-Undang Anti-Monopoli atau justru berbenturan dengan kebijakan investasi? Negara harus memastikan bahwa tindakan ini tidak akan menimbulkan gugatan hukum dari pengusaha yang merasa dirugikan.
Beberapa negara telah mencoba kebijakan nasionalisasi sektor pangan, tetapi hasilnya bervariasi. Di Venezuela, nasionalisasi sektor pertanian justru memperburuk krisis pangan akibat ketidakefisienan birokrasi.
Sementara itu, di Thailand, intervensi pemerintah yang terlalu kuat dalam pengelolaan beras justru menyebabkan stagnasi harga dan mempersulit ekspor. Indonesia perlu belajar dari pengalaman ini agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Solusi Alternatif
Daripada langsung mengambil alih usaha penggilingan padi, pemerintah bisa membuat regulasi yang lebih ketat terhadap industri penggilingan padi untuk memastikan tidak ada praktik kartel dan manipulasi harga.
Alih-alih mengambil alih sepenuhnya, pemerintah bisa bekerja sama dengan swasta melalui skema kemitraan yang sehat dan transparan. Memberdayakan koperasi petani untuk memiliki fasilitas penggilingan sendiri dapat menjadi solusi agar mereka tidak lagi bergantung pada pengusaha besar.
Selain fokus pada penggilingan, pemerintah juga harus memperkuat rantai pasok secara menyeluruh, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran. Hal ini dapat memastikan ketahanan pangan yang lebih kuat dan tidak bergantung pada satu sistem saja.
Dengan meningkatkan efisiensi produksi melalui teknologi modern, industri penggilingan padi bisa lebih kompetitif tanpa harus bergantung sepenuhnya pada intervensi pemerintah.
Langkah Prabowo dalam menekan mafia beras dan menata ulang sektor penggilingan padi adalah sebuah kebijakan yang berani dan berpihak pada rakyat. Namun, kebijakan ini juga harus diimbangi dengan strategi yang matang agar tidak menciptakan tantangan baru yang lebih rumit.
Jika dilakukan dengan cara yang tepat, ini bisa menjadi momentum untuk membangun sistem pangan yang lebih adil. Namun, jika keliru dalam pelaksanaannya, kita hanya akan berpindah dari satu bentuk dominasi ke dominasi lainnya.
Apakah langkah ini akan menjadi harapan atau ancaman bagi sektor pangan Indonesia? Semua tergantung pada bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dan sejauh mana pemerintah bisa memastikan keseimbangan antara kepentingan rakyat, petani, dan dunia usaha.
Untuk itu, transparansi dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan harus menjadi kunci utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Jika tidak, ketahanan pangan yang dicita-citakan hanya akan menjadi mimpi yang sulit terwujud.
